Di usia 70 tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia ini bukan merupakan era keemasan tapi keprihatinan.  Meski demikian, dalam peringatan HUT kali ini merupakan momentum untuk melakukan evaluasi dalam membangun demokrasi yang tidak menyengsarakan rakyat.

“Ini merupakan era memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, dilihat dari fakta saat ini dimana rakyat berada dalam kondisi sulit,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo  kepada Parlementaria berkaitan peringatan HUT 70 RI.

Menurutnya,  sekarang ini dolar AS sudah mencapai level Rp 13.700, petani mengeluh karena semuanya impor, rakyat juga sulit mendapatkan pekerjaan. Karena itu, harap Firman,  cegah perpecahan dengan pendekataan kerja keras untuk mensejahterakan rakyat.

Situasi seperti ini, tegas politisi Partai Golkar ini, harus diwaspadai. Selain TNI harus mengoptimalkan pertahanan, Polri meningkatkan keamanaan, pemerintah harus terus berupaya mensejahterakan rakyat.

“Kita lihat saja, petani tebu menjerit karena impor, ternak dimatikan oleh kaum kapitalis dan liberalis. Kalau pemerintah tidak cekatan menyikapi kondisi ini, saya kira bisa terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1997,”terangnya. 

Melihat kenyataan sekarang ini tidak mungkin bisa menjadi era keemasan. “ Dolar AS diatas Rp13.700, dolar Singapura Rp.9.750. Hari ini saja masalah ketahanan pangan kita belum tercapai. Nelayan sudah bangkrut akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kalau pekerja buruh kita dan pelaku usaha dibebani pungutan, ini menunjukan kita belum berhasil.” tukas Firman.

Selain itu, sambung dia,  terjadinya insiden pembakaran mesjid dan pengibaran bendera Israel di Tolikara, Papua merupakan akibat pemahaman ideologi Pancasila yang sudah jauh ditinggalkan rakyat kita. “Disintegrasi jangan sampai terjadi, tapi kalau tidak terkendali ini bisa berbahaya. TNI dan Polri harus bisa mencegah. Disintegrasi bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Karena Indonesia punya pangsa pasar. Ini adalah persaingan ekonomi global, kalau tidak siap kita akan digulung.” ujarnya.

Anggota Dewan ini mengkhawatirkan instabilitas politik kita sudah masuk lampu merah.“ Nanti kalau terjadi instabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan, akan berbahaya. Karut marut pilkada ini kan terjadi karena ketidaktegasan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” pungkasnya.  (sc/dhi), foto : iwan armanias/parle/hr.